JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Presiden
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1999
Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1999
Panitia Negara Perayaan Hari-hari Nasional Dan Penerimaan Kepala Negara / Pemerintah Asing / Pimpinan Organisasi Internasional
Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999
Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-organisasi Internasional
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1999
Pencabutan Keputusan Presiden No. 44 Th. 1994 Tentang Badan Pengendalian Pelaksanaan Pembanguan Wilayah Perbatasan Di Kalimantan
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1999
Inspektur Jenderal Pembangunan
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1999
Pengesahan Pesetujuan Atara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Rumania Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1999
Pengesahan Pesetujuan Atara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Turkmenistan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1999
Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1999
Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Pada Makamah Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1999
Honorarium Bagi Ketua Pengganti, Anggota Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1999
Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang.
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1999
Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Federal Jerman Di Bidang Pelayanan.
Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1999
Pengesahan General Agreement Of Development Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1999
Pemungutan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 Sebagai Hari Libur Nasional
Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1999
Pengesahan Protocol Of 1992 To Armend The International Convention Of Civil Liability For Oil Pollution Damage 1969. (protokol 1992 Ttg Perubahan Terhadap Konvensi International Ttg Tanggung Jawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969)
Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1999
Pengesahan Pesetujuan Atara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembangunan Dan Kerja Sama Yang Lebih Erat Dan Pembentukan Konsultasi Bilateral
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1999
Pengesahan Pesetujuan Atara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1999
Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999
Tim Pengkajian Kebijaksanaan Dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1999
Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dpr Republik Indonesia Periode 1997/2002
Total:1.146

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Hukum Laut Internasional
Hukum Laut Internasional
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
Hukum dan Kependudukan di Indonesia
Hukum dan Kependudukan di Indonesia
Nani Soewondo, SH
Intercultural Communication
Intercultural Communication
 marshall r.singer
Konsep - Konsep Hukum Dalam Pembangunan
Konsep - Konsep Hukum Dalam Pembangunan
 Prof.DR. Mochtar Kusumaatmadja,SH,LL.M
ILMU LEMBAGA DAN PRANATA HUKUM (SEBUAH PENCARIAN)
ILMU LEMBAGA DAN PRANATA HUKUM (SEBUAH PENCARIAN)
 PROF. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH.MH

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali