JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 711 Tahun 2009
Pembatalan Keputusan Bupati Langkat No.2 Th.2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Perda Kab. Langkat No.28 Th.2002 Ttg Retribusi Pelayanan Pasar.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 712 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palembang No.3 Th.2002 Ttg Pembinaan Dan Retribusi Pemanfaatan Media Informasi & Komunikasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 713 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palembang No.16 Th.2002 Ttg Pembinaan Dibidang Perhubungan Udara, Pos, Dan Telekomunikasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 714 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Tanjungbalai No.9 Th.2002 Ttg Perubahan Pertama Perda Kotamadya Dati Ii Tanjungbalai No.6 Th.1993 Ttg Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 715 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.ogan Komering Ulu Timur No.24 Th.2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 716 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pakpak Bharat No.17 Th.2007 Ttg Usaha Angkutan Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 717 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Humbang Hasundutan No.15 Th.2005 Tentang Usaha Angkutan Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 732 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Humbang Hasundutan No.23 Th.2005 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 733 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Labuhan Batu No.06 Th.1998 Ttg Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 734 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tapanuli Selatan No.19 Th.2006 Tentang Pajak Listrik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 735 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Indragiri Hilir No.11 Th.2005 Tentang Retribusi Izin Energi Dan Ketenagalistrikan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 736 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tanggamus No.05 Th.2002 Ttg Pajak Sarang Burung Walet.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 737 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bangka Tengah No.15 Th.2006 Ttg Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 738 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tulang Bawang No.14 Th.2008 Ttg Pajak Atas Pengusahaan Sarang Burung Walet Dan Sriti.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 739 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.siak No.14 Th.2008 Tentang Pajak Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 740 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lampung Tengah No.3 Th.2004 Ttg Retribusi Pemanfaatan Sarang Burung Walet Di Luar Kawasan Hutan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 741 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Sibolga No.6 Th.2000 Ttg Retribusi Pengelolaan & Pengu-sahaan Sarang Burung Walet Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kota Sibolga No.6 Th.2008.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 742 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palembang No.28 Th.2002 Ttg Pembinaan & Retribusi Pengelo-laan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 743 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tanjung Jabung Barat No.8 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Pengelo-laan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 744 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.tapanuli Selatan No.9/2004 Ttg Perizinan Usaha Perkebunan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Hukum Perikanan Nasional dan Internasional
Hukum Perikanan Nasional dan Internasional
 Dr. Maehaeni Ria Siombo, S.H., M.Si.
PETA POTENSI MARITIM INDONESIA MENUJU PORO MARITIM DUNIA
PETA POTENSI MARITIM INDONESIA MENUJU PORO MARITIM…
 Syarifudin Tippe dkk
PENDIDIKAN yang terabaikan
PENDIDIKAN yang terabaikan
 Katarina Tomasevski
CARA PRAKTIS MENYUSUN & MERANCANG PERATURAN DAERAH (SUATU KAJIAN TEORETIS & PRAKTIS DISERTAI MANUAL) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris
CARA PRAKTIS MENYUSUN & MERANCANG PERATURAN DAERAH…
 Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. dan Kemal Redindo Syahrul…
HUKUM ORANG ASING
HUKUM ORANG ASING
 Gatot Supramono, S.H., M.Hum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali