JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 791 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 6 Huruf B Dan Huruf D Perda Kab. Kepahiang No.14 Th.2006 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 756 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Lubuklinggau No.06 Th.2004 Tentang Izin Usaha Hotel.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004
Tata Cara Peresmian, Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota Dan Penetapan Pimpinan Sementara Dprd Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2000
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 848 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jayapura No.6 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Dan Sertifikasi Kapal Ukuran Kurang Dari Gross Ton 7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 785 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 6 Ayat (1) Perda Kab. Alor No.4 Th.2005 Ttg Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.17 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Ternate No.3 Th.2000 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2005
Pembatalan Perda Prov. Jateng No.21 Th.2002 Ttg Pengendalian Pemanfaatan Flora Dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten/kota Di Propinsi Jawa Tengah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 975-1001 Tahun 1986
Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1986 Tentang Uang Leges
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 866 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pangkajene Dan Kepulauan No. 2 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggunaan Peraturan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2001
Pengangkatan Dan Pengukuhan Pamong Praja Muda Lulusan Stpdn.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 616 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 8 Ayat (2) Huruf B Angka 1 Perda Kab. Sukamara No.7 Th.2005 Ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (ktp) & Akta Catatan Sipil.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Gorontalo No.4 Th.2000 Tentang Retribusi Izin Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 788 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kepahiang No.3 Th.2006 Tentang Retribusi Kartu Pendaftaran Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Izin Antar Kerja Dan Pengguna Jasa Tenaga Kerja.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2003
Pembatalan Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 08 Th.2003 Ttg Batas Jumlah Dan Nama Kecamatan, Kelurahan Serta Desa Dalam Daerah Kota Padangsidimpuan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Grobogan No.11 Th.2002 Ttg Pajak Sarang Burung Walet.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005
Pembatalan Perda Propinsi Lampung No.1 Th.2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2005
Pembatalan Perda Prov. Jawa Tengah No.3 Th.2004 Ttg Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Lintas Kab./kota Di Prov. Jateng.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2000
Pedoman Pembinaan Dan Pengembangan Jenis Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Di Jajaran Depdagri Dan Otda Serta Pemerintah Daerah.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Asas - asas Hukum Tata Negara
Asas - asas Hukum Tata Negara
 M. Solly Lubis SH
Pengantar Hukum Adat BALI
Pengantar Hukum Adat BALI
 Wayan P.Windia & I Ketut Sudantra
HUKUM KONTRAK (TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK BISNIS)
HUKUM KONTRAK (TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK BISNIS)
 RICARDO SIMANJUNTAK, SH.LLM.ANZIIF.CIP
Penyelesaian Utang Piutang
Penyelesaian Utang Piutang
 Rudhi A Lontoh,SH & Denny Kailimang SH. & Benny Ponto,SH
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali