JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003
Pedoman Penilaian Barang Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001
Penerapan Teknologi Tepat Guna.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2001
Perubahan Atas Kepmendagri No.27 Th.2000 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Regional.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001
Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Gubernur.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2000
Tata Cara Pengucapan Sumpah/janji Dan Pelantikan Kepala Daerah & Kepala Wakil Kepala Kepala Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 835 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang Dan Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.36 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.11 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pendirian Perwakilan Daerah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 831 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 7 Ayat (3), Pasal 8 Ayat (1) Huruf C Dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2001
Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 622 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Murung Raya No.20 Th.2003 Ttg Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C Di Kabupaten Murung Raya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Ternate No.15 Th.2005 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Di Kota Ternate.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.16 Th.2002 Ttg Retribusi Kartu Pencari Kerja.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001
Izin Belajar Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pns Di Lingkungan Depdagri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 847 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota. Jayapura No. 8 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Perda Kota Jayapura No. 16 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda No.8 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 904-279 Tahun 1995
Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1995/1996
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 878 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jaya Pura No.19 Thn 2002 Tentang Izin Mendirikan Bangunan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001
Sistim Informasi Manejemen Barang Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003
Pembatalan Perda Kabupaten Indramayu No.25 Th.2002 Tentang Pajak Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali