JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Bangka Barat No.4 Th.2007 Ttg Retribusi Di Bidang Perhubungan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 374 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 12 Ayat (8) Perda Kota Palangkaraya No.1 Th.2008 Ttg Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 706 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.kerinci No.8/2004 Ttg Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Siak No.29 Th.2002 Ttg Retribusi Angkutan Hasil Alam.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2004
Jabatan Peneliti Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.12 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Penyeleng-garaan Rekruitmen Tenaga Kerja Melalui Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah Dan Antar Kerja Antar Negara.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 312 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan No.5 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 571 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Merangin No.30 Th.2001 Tentang Retribusi Gambar Bangunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Dati Ii Sorong No.13 Th.1993 Ttg Perubahan Kedua Perda Kab. Dati Ii Sorong No.11 Th.1976 Ttg Retribusi Atas Tempat Usaha.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 577 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tana Toraja No.8 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemberian Izin Ketenagakerjaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 329 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Mojokerto No.4 Th.2007 Tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 339 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lebong No.7 Th.2005 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Dati Ii Trenggalek No.14 Th.1998 Ttg Retribusi Izin Trayek Pedesaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Sampang No.23 Th.2002 Tentang Retribusi Pemberian Tanda Daftar Usaha Atas Perusahaan Peng-gilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Deli Serdang No.14 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 334 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Malang No.11 Th.2004 Ttg Retribusi Perizinan Bangunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 410 Tahun 2009
Pembatalan Perda No.51 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Media Film, Video Dan Sejenisnya, Media Luar Ruang, Media Elektronik, Dan Media Baru.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Asahan No.5 Th.2000 Ttg Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 569 Tahun 2009
Pembatalan Pembatalan Pasal 6 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) Dan Ayat (5) Perda Kota Pematang Siantar No.5 Th.2002 Tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (tdp).
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Hukum Kepegawaian Di Indonesia
Hukum Kepegawaian Di Indonesia
 Sri Hartini, SH.,MH , Setiajeng Kadarsih, SH., MH dan Tedi…
Komentar atas Undang-Undang Pokok Agaria
Komentar atas Undang-Undang Pokok Agaria
 Dr. A P Parlindungan
Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia ( Edisi Keenam )
Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum…
 Prof. H.Mohammad Daud Ali. SH
KEDUDUKAN KEWENANGAN DAN ACARA PERADILAN AGAMA
KEDUDUKAN KEWENANGAN DAN ACARA PERADILAN AGAMA
 M. Yahya Harahap,SH
Tujuan dan Manfaat Administrasi Kependudukan
Tujuan dan Manfaat Administrasi Kependudukan
 DRS. H. Maskup Ustianto

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali