JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Tabanan Tahun 1971
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Gianyar Tahun 1971.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Bangli Tahun 1971
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali Tahun 1971
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001
Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003
Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 826 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Laut Dan Sungai
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 827 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 6 Huruf B Dan Huruf D Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tarakan Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 751 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Toli-toli No.23 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras Daerah Kabupaten Toli-toli.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 823 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Pertokoan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004
Pedoman Organisasi Kelurahan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2001
Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Dan Kesetiaan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 825 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 10 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001
Pengaman Berita Rahasia Melalui Proses Persandian Dan Telekomunikasian.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1989
Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1988 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988-1993
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 824 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 6 Huruf B Dan Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bima Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Pajak Penerangan Jalan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2003
Pemberian Ijin Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/kota.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali