Keputusan Gubernur Bali Nomor 621 Tahun 1993
Keputusan Gubernur Bali Nomor 621 Tahun 1993 tentang Pengesahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tabanan Nomor 7 Tahun1992 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tabanan
Keputusan Gubernur Bali Nomor 325 Tahun 1995
Keputusan Gubernur Bali Nomor 325 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Denpasar Nomor 28 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat Ii Denpasar
Keputusan Gubernur Bali Nomor 802 Tahun 1984
Keputusan Gubernur Bali Nomor 802 Tahun 1984 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek Dan Bendaharawan Proyek Tahun Anggaran 1984/1985
Keputusan Gubernur Bali Nomor 424 Tahun 1987
Keputusan Gubernur Bali Nomor 424 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 210 Tahun 1990
Keputusan Gubernur Bali Nomor 210 Tahun 1990 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Search And Rescue (sar) Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 123 Tahun 1986
Keputusan Gubernur Bali Nomor 123 Tahun 1986 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tabanan Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Biaya Administrasi Ijin Tempat Usaha Kecuali Penyosohan Beras/huller
Keputusan Gubernur Bali Nomor 154/O.K./I/b/73 Tahun 1973 tentang Susunan Sub. Bagian Dan Seksi, Pada Bagian2 Dan Sub2. Direktorat Sekretariat Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 38/Skep/54/Ek-III/3/74 Tahun 1974 tentang Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 1983
Keputusan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 1983 tentang Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum (swasta)
Keputusan Gubernur Bali Nomor 5/Perbang. 259/VI/a/72 Tahun 1972 tentang Pembentukan Panitia Ujian Jabatan Pramuwisata Daerah Propinsi Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 198 Tahun 1986
Keputusan Gubernur Bali Nomor 198 Tahun 1986 tentang Penetapan Harga Penjualan Pupuk Sweeping Di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 233 Tahun 1986
Keputusan Gubernur Bali Nomor 233 Tahun 1986 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pungutan Pkb Dan Bbnkb Pada Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Wilayah Gianyar Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (samsat) Gianyar
Keputusan Gubernur Bali Nomor 284 Tahun 2013
Keputusan Gubernur Bali Nomor 284 Tahun 2013 tentang Pembentukan Team Koordinasi Pengamatan/surveillance Penyakit Hewan Menular Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 389/AP. 14/4/1043. Tahun 1972 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 357 Tahun 1985
Keputusan Gubernur Bali Nomor 357 Tahun 1985 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana Nomor 1/hk/3/perda/1978 Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Da
Keputusan Gubernur Bali Nomor 48/Skep/Ek/I.d/71/1976 Tahun 1976 tentang Struktur Organisasi Pelaksanaan Vaccinasi A.e. Massal Tahun 1976
Keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2009
Keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 216 Tahun 1994 Tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Tanah Inventaris Pemerintah Daerah Tingkat I Bali Di Padang Galak Dan Intaran Sanur, Kotamadya Daerah Tingkat Ii Denpasar
Keputusan Gubernur Bali Nomor 48/Pemb./I.d/221/1975 Tahun 1975 tentang Izin Usaha Angkutan Wisata
Keputusan Gubernur Bali Nomor 3/Skep/19/Pd-I/2/1975 Tahun 1975 tentang Pembentukan Panitia Tender Dan Pengawasan Pelaksana Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 7/Skep./Ek/I.c/46/75 Tahun 1975 tentang Pengenaan Biaya Retribusi Atas Pengesyahan Pemasukan Kayu2 Dari Luar Daerah Tingkat I Bali
Total:2.690

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial