Keputusan Gubernur Bali Nomor 4/HK.2/OK/75 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengajaran Daerah Tingkat I Bali Dan Kantor Pengajaran Daerah Tingkat Ii Seluruh Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 4/Skep/Ek/II.b/I/75 Tahun 1975 tentang Penghibahan/pelimpahan Saham2 Pemerintah Daerah Tingkat I Bali Pada Perusahaan2 Swasta Kepada Perusahaan Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 4/Pemb./III.a/21/75 Tahun 1975 tentang Pengesyahan Proyek2 Pembangunan Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bangli Dan Karangasem Yang Dibiayai Dari Bantuan P. Pb. I Kabupaten Daerah Tingkat Ii Badung Tahun 1973/1974
Keputusan Gubernur Bali Nomor 3/BappedaV/a.3/584/75 Tahun 1975 tentang Pembentukan Team Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 3/Skep/19/Pd-I/2/1975 Tahun 1975 tentang Pembentukan Panitia Tender Dan Pengawasan Pelaksana Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 1/HK.1/OK/75 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali Dan Kantor Perikanan Kabupaten
Keputusan Gubernur Bali Nomor 1/BappedaV/a.3/340/75 Tahun 1975 tentang Pembentukan Unit Kesatuan Kerja Program Pembangunan Tahunan Nasional Bappeda Propinsi Daerah Tk. I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 1/Pemb./I.b/13/1975 Tahun 1975 tentang Team Pembina Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 59/Ek/Lc/188/1974 Tahun 1974 tentang Penutupan Sementara Waktu Dari Segala Macam Gangguan Hutan Tutupan Komplek Gunung Patukan, Munduk Pangilingan.
Keputusan Gubernur Bali Nomor 54/Skep./EK/I-a/542/74 Tahun 1974 tentang Team Pupuk Sweeping Gubernur Kepala Daerah/ketua Badan Pembina Bimas Propinsi Bali
Keputusan Gubernur Bali Nomor 52/Skep/428/BUC - II/1974 Tahun 1974 tentang Pungutan Cess Atas Pengusaha2 Industri Yang Mempergunakan Sapi Sebagai Bahan Baku
Keputusan Gubernur Bali Nomor 50/Skep/EK/I. d/173/1974 Tahun 1974 tentang Sanksi Bagi Ternak2 Yang Tidak Divaksin Pada Pelaksanaan Vaksinasi Massal Penyakit Mulut Dan Kuku Di Bali
JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
