JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganInstruksi Presiden
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004
Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Proses Hukum Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2004
Pelaksanaan Operasi Terpadu Dalam Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012
Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan Dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2012
Percepatan Penyelesaian Rehabilitasi Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Menengah Pertama/madrasah Tsanawiyah
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2012
Penanggulangan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012
Kebijakan Pengadaan Gabah/beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012
Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2012
Pelaksanaan Dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2000
Permasalahan Orang-orang Indonesia Yang Berada Di Luar Negeri Dan Terhalang Pulang Ke Tanah Air Sejak Terjadinya Peristiwa G 30 S/pki
Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005
Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata
Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005
Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Aceh Merdeka
Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005
Langkah-langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso
Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2005
Kebijakan Perberasan
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005
Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005
Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005
Penghematan Energi
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2005
Perubahan Atas Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anggota Direksi Dan/atau Komisaris/dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2005
Pengangkatan Anggota Direksi Dan/atau Komisaris/dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005
Dukungan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2005
Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Dilakukan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Total:154

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Hukum Perikanan Nasional dan Internasional
Hukum Perikanan Nasional dan Internasional
 Dr. Maehaeni Ria Siombo, S.H., M.Si.
PETA POTENSI MARITIM INDONESIA MENUJU PORO MARITIM DUNIA
PETA POTENSI MARITIM INDONESIA MENUJU PORO MARITIM…
 Syarifudin Tippe dkk
PENDIDIKAN yang terabaikan
PENDIDIKAN yang terabaikan
 Katarina Tomasevski
CARA PRAKTIS MENYUSUN & MERANCANG PERATURAN DAERAH (SUATU KAJIAN TEORETIS & PRAKTIS DISERTAI MANUAL) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris
CARA PRAKTIS MENYUSUN & MERANCANG PERATURAN DAERAH…
 Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. dan Kemal Redindo Syahrul…
HUKUM ORANG ASING
HUKUM ORANG ASING
 Gatot Supramono, S.H., M.Hum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali