JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

 update data kasus Covid19 wilayah Provinsi Bali pada tanggal 29 Maret 2020.

1. Sampai dengan saat ini kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 141 orang (tambahan 11 orang terdiri dari 8 WNI dan 3 WNA);

2. Dari 141 sampai yang telah diuji, sudah keluar hasil sampel 100 orang yaitu 90 orang negatif, 10 orang positif, dengan kata lain ada tambahan 1 orang positif WNI.

Selain itu terdapat beberapa kebijakan, antara lain:

1. Keputusan bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk membentuk Satgas gotong royong pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat. Dimana Desa Adat memiliki peranan yang sangat strategis untuk turut berpartisipasi dalam pencegahan penyebaran pandemi covid-19 demi keselamatan umat manusia.

2. Sejak tanggal 27 Maret hingga saat ini, Pekerja Migran Indonesia yang sudah dikarantina di Bapelkesmas dan BPSDM telah melaksanakan rapid test dan dinyatakan negatif sebanyak 177 orang. Dengan rincian di UPT. Bapelkesmas sebanyak 70 orang, dan di BPSDM sebanyak 107 orang.

III Himbauan

1. Satgas menghimbau kepada warga masyarakat yang baru pulang dari luar negeri dan dari luar daerah untuk melaksanakan karantina mandiri atau isolasi diri sendiri di rumah masing-masing minimal 14 hari dengan menerapkan protokol isolasi diri sendiri, dengan penuh disiplin dan tanggung jawab untuk keselamatan masyarakat.

2. Sesuai Pedoman kerahasiaan dan perlindungan data dalam penanggulangan COVID-19 bahwa data pasien khususnya terkait data pribadi meliputi identitas individu seperti nama, alamat, nomor telepon dan data pribadi yang dapat mengidentivikasi seseorang dan keluarganya tidak boleh diungkap kepada pihak ketiga untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data.

3. Satgas menghimbau kepada seluruh masyarakat Bali, untuk tetap waspada bahkan meningkatkan kewaspadaannya karena penyebaran covid-19 menunjukkan tren peningkatan di tingkat nasional. Covid-19 bukan sesuatu yang ditanggapi dengan remeh, tetapi harus dengan kewaspadaan yang tinggi.

4. Masyarakat juga diminta untuk terus mengikuti ajakan dan himbauan dari Pemerintah untuk mengatur jarak satu dengan lainnya,untuk mengurangi interaksi fisik.