JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

kamis, 15 Mei 2025, Dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali selaku Pusat JDIH di tingkat Provinsi, bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan JDIH di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan standar pengelolaan JDIH sesuai dengan pedoman dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), serta mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada publik. Dalam pelaksanaannya, tim monev melakukan peninjauan terhadap aspek teknis, kelembagaan, ketersediaan dokumen hukum, pemanfaatan teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang mengelola JDIH di DPRD Provinsi Bali.

Melalui kegiatan ini diharapkan pengelolaan JDIH di DPRD Provinsi Bali semakin terintegrasi, profesional, dan berkontribusi dalam mewujudkan keterbukaan informasi hukum serta pelayanan publik yang prima di bidang dokumentasi hukum.