JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyelenggarakan Penganugerahan JDIH Desa Award Tahun 2025 pada Selasa, 16 Desember 2025, bertempat di Wantilan Sabha Prakerti, Kantor Bupati Karangasem. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan sebagai bentuk apresiasi kepada desa-desa yang aktif, konsisten, dan berkomitmen dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Desa.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali, Biro Hukum Provinsi Bali, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Karangasem, serta para perbekel/lurah dan operator JDIH Desa.

Dalam sambutan Bapak Bupati Karangasem yang dibacakan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem I Gusti Putu Laksmana menegaskan bahwa pengelolaan JDIH di tingkat desa memiliki peran strategis dalam memperkuat budaya tertib hukum, meningkatkan transparansi kebijakan, serta menjamin akses masyarakat terhadap produk hukum desa secara mudah, cepat, dan akuntabel. JDIH Desa yang dikelola dengan baik merupakan cerminan tata kelola pemerintahan desa yang modern, transparan, dan bertanggung jawab.

Bupati Karangasem juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali dan Biro Hukum Provinsi Bali atas pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga JDIH Kabupaten Karangasem berhasil meraih peringkat 2 nasional. Apresiasi turut disampaikan kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, para camat, serta seluruh operator JDIH Desa atas dedikasi dan kerja kerasnya.

Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian terhadap 75 desa dengan lima indikator penilaian, Tim Penilai menetapkan 10 desa terbaik sebagai penerima JDIH Desa Award Tahun 2025, yaitu:

1. Desa Duda Timur (Nilai 87,05)

2. Desa Budakeling (Nilai 82,22)

3. Desa Bebandem (Nilai 73,00)

4. Desa Pesaban (Nilai 71,52)

5. Desa Tista (Nilai 68,31)

6. Desa Ababi (Nilai 67,14)

7. Desa Tiyingtali (Nilai 65,42)

8. Desa Pempatan (Nilai 64,71)

9. Desa Nawa Kerti (Nilai 62,62)

10. Desa Padangbai (Nilai 59,61)

Penganugerahan ini tidak semata-mata bertujuan menentukan yang terbaik, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen bersama bahwa pengelolaan JDIH merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang berkualitas. Diharapkan capaian ini dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Karangasem untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan melalui pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi, serta mendorong inovasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum.