JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

Dalam rangka mewujudkan penataan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kemenkumham Bali) menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Bali Tahun 2024, Rabu (21/02).

Kegiatan yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel Rainforest Kuta, dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika Provinsi Bali, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali serta para Narasumber.

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dimaksudkan untuk dapat menciptakan pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu serta terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya sehingga dapat menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Narasumber yaitu Analis Hukum Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Provinsi Bali, Ida Ayu Putu Swasti Susanthi Widhana dengan materi Pengelolaan JDIH Provinsi Bali.

Adapun peserta dalam kegiatan tersebut terdiri dari unsur Biro Hukum Provinsi Bali, Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Bali, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se Bali dan Universitas Warmadewa Denpasar.