JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mewakili Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Analis Hukum Ahli Madya (Luh Gde Aryani Koriawan) menghadiri undangan Forum Perangkat Daerah Bidang Pengawasan Tahun 2025 secara virtual yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali, dalam rangka penajaman kinerja, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025. Selasa (20/2).