JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

Bali – 8 (Delapan) dari 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mendapatkan Penghargaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia  (KKPHAM) tahun 2023.

Kabupaten/Kota penerima penghargaan tersebut meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Buleleng. Provinsi Bali pun memperoleh penghargaan karena berhasil Membina dan Membangun Sebagian Besar Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Penghargaan KKPHAM ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang ke 75. Penghargaan diserahkan langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, SH., MH mewakili PJ. Gubernur Bali kepada Perwakilan Bupati dan Walikota Wilayah Provinsi Bali. Turut mendampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali I Putu Murdiana mewakili Kepala Kanwil Kemenkumham Bali di Wiswa Sabha Pratama Kantor Gubernur Bali, Senin (11/12/2023).

I Putu Murdiana dalam pembacaan sambutan Kepala Kanwil Kemenkumham Bali mengatakan,  Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) memiliki sasaran umum yang salah satunya melalui Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM merupakan peningkatkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Aksi HAM dan KKP HAM dalam hal ini berguna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM,” sambung Murdiana.

Acara diakhiri dengan penyerahan penghargaan “Peduli HAM” kepada perwakilan 8 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Bali didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan disertai sesi foto bersama.