JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

(Gianyar,22/03/2022) Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang diwakili oleh Ibu Ni Wayan Armasanthi selaku Plt. Kepala Bidang Hukum dan Tim dari Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang diwakili oleh Sub Koordinator Unit Substansi Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya (Ibu Dayu Susanthi) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar. Acara kegiatan Monev Pengelolaan JDIH tersebut di terima secara langsung di Ruang Rapat DPMPTSP Kab. Gianyar oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Gianyar (Bpk. Ketut Sedana) beserta staf, Kabag DPRD Kabupaten Gianyar (Bpk. I Wayan Ardana) beserta staf dan Kabid Diskominfo Kab Gianyar (Bpk. I Dewa Gde Wahyudi).

Kunjungan tim Kanwil KemenkumHAM Bali beserta Tim dari Biro Hukum Setda Provinsi Bali dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar yaitu pada Bagian Hukum Setda Kab. Gianyar dan Setwan DPRD Kab. Gianyar baik secara fisik maupun secara teknis dari segi Teknologi Informasi yang sesuai dengan ketentuan pada PermenkumHAM No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang meliputi standar pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan, standar pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum dan standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Harapannya adalah agar JDIH Bagian Hukum dan Setwan DPRD Kab. Gianyar dapat terus mengembangkan JDIH yang dimiliki, baik dari updating koleksi secara fisik dan non fisik, inovasi pengelolaan, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pengembangan JDIH.

Selanjutnya diharapkan pengembangan JDIH antara lain updating isi database website yang tidak hanya terbatas pada produk hukum daerah yang dimiliki (Perda/Perbup) saja, namun juga dapat ditambah dengan produk hukum lain, contohnya seperti Naskah Akademik, Rancangan suatu peraturan perundang-undangan karena masyarakat luas juga berhak untuk mendapatkan informasi produk hukum tersebut sebelum diundangkan. Selain itu diharapkan JDIH Bagian Hukum dan Setwan DPRD Kab. Gianyar dapat mengintegrasikan website JDIH ke JDIHN agar memudahkan penelusuran informasi produk hukum yang dimiliki.

Saat ini, JDIH Bagian Hukum Kab. Gianyar telah memiliki inovasi pelayanan yaitu dalam hal pengajuan rancangan baik peraturan daerah, peraturan bupati maupun Surat Keputusan dalam upaya untuk meminimalisir penggunaan kertas (paperless), Bagian Hukum Kab.Gianyar bekerjasama dengan Diskominfo Kab Gianyar sedang melakukan progres pengembangan terhadap web JDIH Bagian Hukum Kabupaten Gianyar sedangkan untuk DPRD Kab. Gianyar yang selama ini masih difasilitasi ruang hostingnya oleh Diskominfos Provinsi Bali diupayakan agar dilakukan migrasi hostingan ke Diskominfos Kab Gianyar dan dalam rangka penyebaran informasi Bagian Hukum Kab. Gianyar telah memiliki Akun media sosial yaitu :

1. Facebook, yang dapat diakses pada laman Bagian Hukum Setda Gianyar,
2. Instagram, yang dapat diakses pada laman Bagian Hukum Gianyar