JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

Kamis, 17 November 2022, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Widodo Ekatjahjana dalam pembukaannya menyampaikan bahwa tantangan pembangunan nasional semakin kompleks, hadirnya website JDIHN di seluruh instansi pemerintah baik tingkat Pusat dan Daerah dan dari ujung timur sampai barat Indonesia menjadiikhtiar tantangan pembangunan nasional ke depan. Melalui JDIH, maka ketersediaan database dokumen hukum nasional harus diupayakan oleh seluruh pengelola JDIH.  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tidak akan pernah lepas dari pengembangan dan inovasi. Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menjadi ikhtiar yang terus dilakukan oleh Pusat JDIHN bersama dengan Anggota JDIHN. Untuk itu, sebagai upaya penguatan dan pengembangan pengelolaan JDIHN demi terwujudnya database dokumen hukum nasional yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat, maka Pusat JDIHN menggelar Webinar Nasional Penguatan Pengelolaan JDIH. Acara yang digelar secara virtual melalui aplikasi zoom dengan Narasumber Kepala Biro Hukum Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kepala Biro Hukum Provinsi Bali dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi  dimoderatori oleh Kepala Pusat JDIHN Nofli, diikuti oleh 780 peserta yang berasal dari Anggota JDIH dari tingkat Pusat sampai dengan daerah.