JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

Kamis, 10 Pebruari 2022, Biro Hukum Setda Provinsi  Bali dalam hal ini diwakili oleh Unit substansi Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya mengikuti undangan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan  Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom, acara ini sebagai bentuk pelaksanaan peran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai Pusat JDIHN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Acara ini di hadiri  Permerintah Provinsi Seluruh Indonesia dan dibuka langsung oleh  Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (Drs. Yasmon), Kapusdok menyampaikan kita harus memantapkan langkah dalam upaya mendorong JDIH Daerah agar berjalan secara efektif dan kedepannya BPHN  lebih fokus pada pengelolaan dokumen dan pengisian Metadata.