JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

Denpasar, Selasa 4 Mei 2021, Biro Hukum Setda Provinsi Bali beserta 19 (sembilan belas) Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali menggelar rapat Pemetaan Perda dan Pergub yang berdampak dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya. Sejumlah saran terkait hasil review Perda dan Pergub yang berdampak dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya sudah disampaikan dalam rapat tersebut.

Rapat dilaksanakan di Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali didampingi oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Bidang Hukum, Kementerian Hukum dan HAM Bali, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya beserta staf dan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan beserta staf.Tujuan dari rapat tersebut adalah untuk melakukan Pemetaan dan Identifikasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan untuk percepatan perubahan terhadap Propemperda Tahun 2021 dan Propempergub Tahun 2021.

berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perda dan pergub yang berdampak untuk lebih di cermati lagi dan segera ditindaklanjuti, namun, perlu juga dipertimbangkan mengingat waktu yang sangat singkat untuk menindaklanjutinya, untuk perangkat daerah terkait  segera menyampaikan hasil rancangan perda dan pergub paling lambat awal bulan juni dan Kementerian Hukum dan HAM Bali agar membantu proses harmonisasi Rancangan dimaksud.