RAPAT EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG SENIN, 31 OKTOBER 2016

  • 09:46 WITA
  • Tuesday, 1 November 2016
  • Admin
  • Dilihat 621 kali

Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang:

  1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan.
  2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Rapat evaluasi ini bertempat di ruang rapat Biro hukum dan HAM Setda Provinsi Bali. Dipimpim oleh Kabag. Binwas Produk Hukum Kabupaten/kota, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.

Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berita dan Kegiatan Lainnya


Kamis 15 September 2022, Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang diwakili oleh Sub Koordinator Unit Substansi Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya beserta staf menerima…

Baca selengkapnya

Dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan data dalam portal JDIHN, BPHN melaksanakan kegiatan Pengeintegrasian anggota JDIHN : Validasi Dokumen Hukum JDIHN tahun 2022 yang dilaksanan pada…

Baca selengkapnya
Dirgahayu Republik Indonesia yang ke 77
  • Admin
  • 17 August 2022
  • Dilihat 154 kali

Dirgahayu RI ke-77. Selamat memperingati dan merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus 2022. Marilah kita semua menjadikan setiap perbedaan menjadi keindahan

Baca selengkapnya

Denpasar (8/9), Biro Hukum Setda Provinsi Bali ikut berpartisipasi Dalam Rangka Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui “Gerakan Pembagian…

Baca selengkapnya

Jakarta (4/7) Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah…

Baca selengkapnya

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial