Produk Hukum

Kategori No Tahun Tentang
PERMENDAGRI 8 2017

KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

  • Ditetapkan: 26 Januari 2017
  • Diundangkan: 14 Pebruari 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 8 Tahun 2017

PERMENDAGRI 7 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN

  • Ditetapkan: 20 Januari 2017
  • Diundangkan: 31 Januari 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 7 Tahun 2017

PERMENDAGRI 6 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

  • Ditetapkan: 20 Januari 2017
  • Diundangkan: 31 Januari 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 6 Tahun 2017

PERMENDAGRI 5 2017

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

  • Ditetapkan: 18 Januari 2017
  • Diundangkan: 31 Januari 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 5 Tahun 2017

PERMENDAGRI 3 2017

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

  • Ditetapkan: 03 Januari 2017
  • Diundangkan: 23 Januari 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 3 Tahun 2017

PERMENDAGRI 1 2017

PENATAAN DESA

  • Ditetapkan: 03 Januari 2017
  • Diundangkan: 27 Januari 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 1 Tahun 2017

PERMENDAGRI 2 2017

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

  • Ditetapkan: 03 Januari 2017
  • Diundangkan: 23 Januari 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 2 Tahun 2017

PERMENDAGRI 12 2017

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

  • Ditetapkan: 23 Pebruari 2017
  • Diundangkan: 22 Maret 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 12 Tahun 2017

PERMENDAGRI 15 2017

BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

  • Ditetapkan: 24 Pebruari 2017
  • Diundangkan: 22 Maret 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 15 Tahun 2017

PERMENDAGRI 18 2017

BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

  • Ditetapkan: 16 Maret 2017
  • Diundangkan: 04 April 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 18 Tahun 2017

PERMENDAGRI 14 2017

BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI, KOTA CIMAHI DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT

  • Ditetapkan: 24 Pebruari 2017
  • Diundangkan: 22 Maret 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 14 Tahun 2017

PERMENDAGRI 22 2017

BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

  • Ditetapkan: 04 April 2017
  • Diundangkan: 17 April 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 22 Tahun 2017

PERMENDAGRI 23 2017

BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

  • Ditetapkan: 04 April 2017
  • Diundangkan: 17 April 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 23 Tahun 2017

PERMENDAGRI 32 2017

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

  • Ditetapkan: 12 Mei 2017
  • Diundangkan: 12 Mei 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 32 Tahun 2017

Lampiran Permendagri No 32 Tahun 2017

PERMENDAGRI 9 2017

PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

  • Ditetapkan: 06 Pebruari 2017
  • Diundangkan: 28 Pebruari 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 9 Tahun 2017

PERMENDAGRI 26 2017

BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

  • Ditetapkan: 04 April 2017
  • Diundangkan: 08 Mei 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 26 Tahun 2017

PERMENDAGRI 4 2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016

  • Ditetapkan: 10 Januari 2017
  • Diundangkan: 31 Januari 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 4 Tahun 2017

PERMENDAGRI 10 2017

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

  • Ditetapkan: 14 Pebruari 2017
  • Diundangkan: 22 Maret 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 10 Tahun 2017

PERMENDAGRI 11 2017

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

  • Ditetapkan: 22 Pebruari 2017
  • Diundangkan: 22 Maret 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 11 Tahun 2017

PERMENDAGRI 17 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

  • Ditetapkan: 10 Maret 2017
  • Diundangkan: 03 April 2017
  • Status:

PERMENDAGRI No 17 Tahun 2017

Situs Terkait