Peraturan Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUNAN, DAN PENERIMA TUNJANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017
PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAKYANG MENJADI Menimbang : Mengingat KORBAN TINDAK PIDANA
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017
KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017
PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2017
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH
