Rapat Koordinasi Hukum Dan Ham Provinsi Bali, Kamis 20 April 2017

rapat koordinasi hukum dan ham provinsi bali, kamis 20 april 2017

        Perkembangan dan pembangunan hukum pada masa kini dan masa mendatang, mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan. berkembangnya tuntutan masyarakat akan pelayanan bidang hukum secara lebih cepat, tepat dan akurat, ditindaklanjuti pemerintah dengan mengundangkan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir aspirasi masyarakat.

            Diundangkannya berbagai produk hukum pusat membawa implikasi kepada kesiapan aparatur di daerah khususnya dalam pemahaman, interprestasi dan pemecahan berbagai permasalahan yang timbul. Kesiapan dimaksud mengharuskan adanya kesamaan pemahaman, persepsi dan penafsiran terhadap suatu produk hukum. Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai tugas membantu Gubernur dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum, harus meningkatkan perannya dalam mensinkronkan dan memadukan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah daerah terkait solusi pemecahan permasalahan yang terjadi.  Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan tujuan otonomi daerah dapat diwujudkan secara maksimal.

Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Hukum dan HAM Provinsi Bali tahun 2017, dengan peserta adalah pejabat atau staf Bagian Hukum dan Sekretariat DPRD Kabupaten atau Kota se- Provinsi Bali.

Rakor dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Bali Bapak I Dewa Putu Eka Wijaya Wardana,SH,MH., mewakili Gubernur Bali. Dalam sambutannya disampaikan bahwa “Perkembangan hukum yang demikian cepat, menuntut antisipasi dari pemerintah berupa pengundangan produk hukum baru yang menampung aspirasi masyakat. Hal tersebut mengharuskan aparatur pemerintah untuk selalu bersikap kritis dan rasional dalam memahami dan menerapkan aturan hukum yang berlaku, agar permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara baik.

Narasumber dalam Rakor tersebut yaitu :

  1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Bali Bapak I Dewa Putu Eka Wijaya Wardana,SH,MH. menyampaikan materi “Harmonisasi Produk Hukum Peraturan Daerah”;
  2. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Ibu Dr. Made Wiryani,SH,MH, menyampaikan materi” Peranan Biro Hukum Provinsi Dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Kegiatan Rapat Koordinasi Hukum dan HAM ini dilakukan untuk :

  1. Menyerasikan kebijakan dan menyatukan langkah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait penanganan masalah bidang hukum yang terjadi di daerah; 
  2. Mengantisipasi berbagai tantangan dan kebutuhan aktual dalam pembangunan hukum di daerah sebagai wujud pelaksanaan fungsi dan urusan pemerintahan;
  3. Meningkatkan pemahaman tentang kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam mengambil kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang hukum. Disamping itu diharapkan dengan adanya pelaksanaan rapat koordinasi ini dapat menampung segala permasalahan-permasalahan yang ada di setiap Kabupaten atau Kota dan bagaimana Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah dapat memberikan solusi atau penyelesaian dari permasalahan tersebut.

 

 

Galeri

Situs Terkait